Indonesia Versus Belanda …

INDONESIA VS BELANDA
FAKTOR PENYEBAB KONFLIK INDONESIA – BELANDA
Setelah teks proklamasi dibacakan tidak berarti kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia tersebut bebas dari ancaman dan gangguan bangsa lain. Kemerdekaan yang sudah diraih harus tetap dipertahankan. Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia yang baru merdeka itu datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada waktu itu, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu dilakukan baik dengan perjuangan bersenjata maupun perjuangan di meja perundingan atau perjuangan diplomasi.
2.1.1 Latar Belakang
Kekalahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu mengakibatkan Jepang kehilangan semua jajahannya termasuk Indonesia. Jepang harus menyerahkannya kepada Sekutu. Tugas pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang dilakukan oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia Command). Pasukan ini dipimpin Laksamana Lord Louis Mountbatten. Untuk melaksanakan tugas itu, Mountbatten membentuk komando khusus yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI). AFNEI dipimpin Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas AFNEI di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan ke Jepang.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut penjahat perang.
Pasukan Sekutu dan AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945.
Kedatangan Sekutu semula disambut dengan sikap terbuka oleh pihak Indonesia. Namun setelah diketahui bahwa pasukan Sekutu datang bersama orang-orang NICA, sikap Indonesia berubah menjadi curiga dan kemudian bermusuhan. Situasi semakin memanas karena orang-orang NICA mempersenjatai bekas tentara KNIL yang baru dibebaskan dari tahanan Jepang. Orang-orang NICA dan KNIL di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mulai memancing kerusuhan dengan cara melakukan provokasi. Di kota-kota yang didatangi pasukan Sekutu sering terjadi insiden. Bahkan sering terjadi pertempuran antara pihak Sekutu dengan pihak Republik Indonesia. Pertempuran itu terjadi karena pasukan Sekutu tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Tentu saja kedatangan NICA di Indonesia tidak bisa diterima karena Indonesia sudah merdeka. Kedatangan NICA adalah sebuah ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, timbul pertentangan antara pasukan Sekutu dan Belanda dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Perjuangan rakyat Indonesia itu dilakukan baik dengan perjuangan bersenjata maupun perjuangan diplomasi.
2.1.2 Perjuangan Bersenjata
Beberapa peristiwa pertempuran antara pasukan Sekutu dan Belanda melawan rakyat Indonesia terjadi di berbagai daerah, antara lain pertempuran di Surabaya, Bandung lautan api, pertempuran Medan area, peristiwa merah putih di Manado, pertempuran di Jakarta dan sekitarnya, pertempuran di Ambarawa, agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua, serangan umum 1 Maret 1949.
A. Insiden bendera di Surabaya
Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi insiden bendera. Insiden ini berpangkal pada tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato di jalan Tunjungan. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Mereka menyerbu hotel dan menurunkan bendera Belanda tersebut. Bagian yang berwarna biru dirobek. Mereka mengibarkannya kembali sebagai bendera merah putih.
B. Pertempuran lima hari di Semarang
Pertempuran di Semarang dipicu peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Pada waktu itu, kira-kira 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak sewaktu mereka dipindahkan ke Semarang. Mereka menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Mereka melarikan diri dan bergabung dengan Kidobutai di Jatingaleh. Kidobutai adalah sebuah batalyon Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido. Mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang yang tertawan.Situasi bertambah panas dengan adanya desasdesus bahwa cadangan air minum di Candi telah diracuni. Pihak Jepang memperuncing keadaan karena melucuti delapan orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut. Alasannya untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu. Pertempuran mulai pecah pada dini hari tanggal 15 Oktober 1945. Para pemuda dan pejuang Indonesia bertempur melawan pasukan Kidobutai yang dibantu oleh batalyon Jepang lain yang kebetulan sedang singgah di Semarang. Pertempuran yang paling banyak menelan korban terjadi di Simpang Lima, berlangsung selama lima hari Pertempuran baru berhenti setelah Gubernur Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan komandan tentara Jepang. Proses gencatan senjata dipercepat setelah Brigadir Jenderal Bethel dari pasukan Sekutu ikut terlibat dalam perundingan pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan Sekutu kemudian melucuti senjata Jepang dan menawan pasukan Jepang. Untuk mengenang pertempuran di Semarang, maka di Simpang Lima didirikan Monumen Perjuangan Tugu Muda.
C. Pertempuran di Surabaya
Kontak senjata yang terjadi di Surabaya antara pasukan Indonesia dan pasukan Sekutu berkaitan dengan usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Perebutan tersebut membangkitkan pergolakan, yang kemudian berubah menjadi revolusi yang konfrontatif. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 yang dipimpinan Brigjen A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Mereka bertugas untuk melucuti serdadu Jepang dan membebaskan para interniran. Kedatangan Mallaby disambut oleh R.M.T.A. Suryo (Gubernur Jawa Timur). Dalam pertemuan itu dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut.
1. Inggris berjanji bahwa di antara tentara Inggris tidak terdapat angkatan perang Belanda.
2. Disetujui kerja sama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman.
3. Akan segera dibentuk Contact Bureau (Biro Kontak) agar kerja sama dapat terlaksana sebaikbaiknya.
4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang.
Atas kesepakatan tersebut, maka Inggris diizinkan masuk kota Surabaya. Ternyata dalam praktiknya, Inggris tidak menepati janjinya. Pasukan Inggris justru berusaha menguasai Surabaya.
Secara kronologis serangan Inggris terhadap Indonesia, antara lain sebagai berikut.
1. Tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw menyerang sebuah penjara di Kalisosok dan juga pusat-pusat penting lainnya, seperti pangkalan udara, kantor pos, dan gedung pemerintahan.
2. Tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah, agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang. Dengan kejadian ini maka pihak Indonesia menginstruksikan kepada semua pemuda untuk siap siaga penuh menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Akhirnya terjadi juga kontak senjata antara pemuda Indonesia dan Inggris. Semua pemuda di seluruh kota menyerang Inggris dengan segala kemampuan.
3. Tanggal 28 Oktober 1945, pemuda Indonesia menyerang pos-pos Sekutu di seluruh Surabaya.
4. Pada tanggal 29 Oktober 1945, komando Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk menyelamatkan pasukan Inggris agar tidak mengalami kehancuran total. Presiden Soekarno dan Jenderal Mallaby mengadakan perundingan.Pertemuan itu menghasilkan dua kesepakatan, yaitu penghentian kontak senjata dan keberadaan RI diakui oleh Inggris.
Cara menghindari kontak senjata diatur sebagai berikut.
 Surat-surat selebaran yang disebarkan tidak berlaku lagi.
 Kota Surabaya tidak dijaga oleh tentara Sekutu kecuali kamp-kamp tawanan.
 TKR dan Polisi diakui oleh Sekutu.
 Tanjung Perak untuk sementara waktu diawasi bersama TKR, Polisi, dan tentara Sekutu untuk menyelesaikan penerimaan bantuan berupa obat-obatan untuk tawanan perang.
5. Tanggal 30 Oktober 1945, seluruh Biro Kontak menuju ke beberapa tempat. Gencatan senjata tidak dihormati Sekutu. Dalam salah satu insiden yang belum pernah terungkap secara jelas, Brigjen Mallaby ditemukan meninggal .
6. Tanggal 9 November 1945, pimpinan tentara Sekutu di Surabaya mengeluarkan ultimatum kepada rakyat. Ultimatum dari pasukan Sekutu tersebut pada pokoknya berisi: tuntutan pertanggungjawaban pihak Indonesia atas terbunuhnya Mallaby; instruksi yang menuntut agar semua pemimpin dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor. Mereka harus meletakkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan; mereka harus menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu ultimatum tersebut ialah jam 06.00 tanggal 10 November 1945.
7. Ultimatum tersebut ditolak oleh para pemimpin dan rakyat Surabaya.
8. Batas ultimatum akhirnya habis. Maka pecah pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan Inggris. Pertempuran sengit terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pasukan Inggris yang dilengkapi dengan peralatan perang canggih menggempur para pejuang Indonesia.
9. Dalam pertempuran tidak seimbang yang berlangsung sampai awal bulan Desember 1945 itu telah gugur beribu-ribu pejuang.
Salah satu tokoh dan pemimpin perjuangan rakyat Surabaya adalah Bung Tomo. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, Bung Tomo terus mengobarkan semangat rakyat supaya terus maju, pantang mundur.
Peristiwa di Surabaya merupakan gambaran keberanian dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk membela tanah air dan kemerdekaan. Sekarang peristiwa 10 November diabadikan sebagai Hari Pahlawan dan Tugu Pahlawan di tengah Kota Surabaya melambangkan keberanian dan semangat juang bangsa Indonesia.
D. Pertempuran di Ambarawa
Pertempuran di Ambarawa diawali kedatangan tentara Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Mereka datang untuk mengurus tawanan perang. Pihak Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Ternyata Sekutu diboncengi oleh NICA. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang. Kejadian itu meluas menjadi pertempuran setelah pasukan Sekutu membebaskan para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa.
Gencatan senjata terjadi setelah Presiden Soekarno turun tangan. Akan tetapi, secara diam-diam Sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Mayor Sumarto memimpin perlawanan TKR dan para pemuda
menentang tentara Sekutu. Gerakan tentara Sekutu berhasil ditahan di desa Jambu berkat bantuan dari resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, batalyon Polisi Istimewa di bawah pimpinan Onie Sastroatmodjo, dan batalyon dari Yogyakarta. Dalam pertempuran di desa Jambu pada tanggal 26 November 1945 itu, Letkol Isdiman (Komandan Resimen Banyumas) gugur. Kolonel Soedirman (Panglima Divisi di Purwokerto) segera mengambil alih pimpinan. Setelah mengadakan konsolidasi dengan para Komandan Sektor, Kolonel Soedirman memimpin pertempuran melawan Sekutu pada tanggal 12 Desember 1945. Dalam waktu satu setengah jam, TKR sudah mengepung kota Ambarawa. Empat hari kemudian tentara Sekutu mundur ke Semarang.
E. Pertempuran Medan Area
Berita proklamasi Republik Indonesia baru sampai di kota Medan pada tanggal 27 Agustus 1945. Keterlambatan berita tersebut karena sulitnya komunikasi dan sensor ketat terhadap berita- berita oleh tentara Jepang. Berita proklamasi kemerdekaan dibawa oleh Mr. Teuku M. Hassan, yang diangkat menjadi gubernur Sumatera. Pada tanggal 13 September 1945, para pemuda yang dipelopori oleh Achmad Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 1945, Barisan Pemuda Indonesia beraksi mengambil alih gedung-gedung pemerintah dan merebut senjata-senjata milik tentara Jepang.
Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang diboncengi serdadu Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di kota Medan. Sebelumnya, Belanda sudah mendaratkan suatu kelompok komando yang dipimpin oleh Westerling. Reaksi awal para pemuda atas kedatangan Sekutu tersebut adalah membentuk TKR di Medan.
Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Sekutu. Ini merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Konfrontasi antara pejuang kemerdekaan dan serdadu NICA segera menjalar ke seluruh Kota Medan. Karena insiden antara pasukan pejuang kemerdekaan dan tentara NICA terus terjadi, maka pada tanggal 18 Oktober 1945 pihak Sekutu mengeluarkan maklumat yang berisi larangan terhadap rakyat untuk membawa senjata dan semua senjata yang dimiliki harus diserahkan kepada Sekutu.
Pada tanggal 1 Desember 1945, AFNEI memasang sejumlah papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Wilayah Medan) di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Papan nama itulah yang membuat pertempuran di Medan dan sekitarnya dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Kemudian, Sekutu dan NICA mengadakan aksi pembersihan unsur-unsur RI di seluruh kota. Para pejuang Indonesia membalas aksi-aksi tersebut.
Pada tanggal 10 Desember 1945 tentara Sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran, yang dilengkapi dengan pesawat tempur canggih. Seluruh daerah Medan dijadikan sasaran serangan.
F. Pertempuran di Jakarta
Sama seperti yang terjadi di Bandung, orangorang NICA dan KNIL terus melakukan provokasiprovokasi bersenjata sehingga memancing kemarahan masyarakat. Orang-orang KNIL sendiri dimanfaatkan oleh NICA demi kepentingan Belanda dengan cara mempersenjatai mereka. Keadaan di Jakarta pun menjadi kacau dan sulit dikendalikan. Tentara Belanda kian merajalela. Sementara itu, pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945 membuat keadaan menjadi tambah gawat. Mengingat situasi keamanan yang semakin memburuk di Jakarta, Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta, dan kemudian ibukota Republik Indonesia pun turut pindah ke Yogyakarta (Lihat: 30 Tahun Indonesia Merdeka. 1945-1949: hlm. 79).
G. Peristiwa Merah Putih di Manado
Seperti di tempat-tempat lain, pasukan Sekutu yang mendarat di Sulawesi Utara juga memboncengi orang-orang NICA. Orang-orang NICA kemudian mempersenjatai bekas tentara KNIL yang ditawan Jepang. Sejak akhir tahun 1945, pasukan Sekutu menyerahkan Sulawesi Utara kepada pasukan NICA. Pasukan NICA bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Rakyat Sulawesi Utara bereaksi dengan membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI). PPI berencana menyerang pasukan NICA. Akan tetapi, rencana tersebut bocor sehingga para pemimpin PPI ditangkap dan dipenjarakan. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pejuang PPI menyerbu markas NICA di Teling. Mereka berhasil membebaskan pimpinan PPI dan menawan komandan NICA beserta pasukannya. Selanjutnya, para pejuang merobek bendera merah putih biru Belanda dan menjadikannya bendera merah putih. Bendera itu kemudian dikibarkan di markas Belanda di Teling. Oleh karena itu peristiwa itu dikenal dengan nama peristiwa merah putih di Manado.
Para pejuang dapat mengusir NICA dari Sulawesi Utara. Pada tanggal 16 Februari 1946, pemerintah sipil terbentuk. Pemerintahan sipil itu dipimpin oleh B. W. Lapian sebagai residen.
H. Bandung lautan api
Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki kota Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan para pejuang kota Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan melucuti senjata atau peralatan perang lainnya dari tangan Jepang. Tentara Sekutu menuntut para pemuda dan pejuang agar menyerahkan semua hasil pelucutan tentara Jepang kepada Sekutu. Tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama, agar kota Bandung bagian utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945 dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan demi keamanan. Para pejuang Republik Indonesia tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Akibatnya sering terjadi insiden antara pejuang Indonesia dan tentara Sekutu.
Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum untuk yang kedua kalinya. Kali ini para pejuang diminta meninggalkan seluruh kota Bandung. Pihak pemerintah mengindahkan ultimatum ini. Para pejuang sebelum meninggalkan kota Bandung melancarkan serangan umum ke arah markas besar Sekutu dan berhasil membumihanguskan kota Bandung bagian selatan.
I. Pertempuran Margarana
Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kira-kira 2000 tentara di Bali. Pada waktu itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang berada di Yogyakarta untuk berkonsultasi dengan markas tertinggi TRI mengenai pembinaan Resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Akibat perundingan Linggarjati, daerah kekuasaan de facto Republik Indonesia yang diakui hanya terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera. Hal itu berarti Bali tidak diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia. I Gusti Ngurah Rai juga mendapati pasukannya terpencar-pencar. Sementara itu, Belanda sedang mengusahakan berdirinya satu Negara boneka di wilayah Indonesia bagian timur. I Gusti Ngurah Rai dibujuk Belanda untuk bekerja sama. Ajakan tersebut ditolak I Gusti Ngurah Rai.
Pada tanggal 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang Belanda. Pasukan Ngurah Rai berhasil mengusai Tabanan. Namun, karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran puputan (habis-habisan) di Margarana, sebelah utara Tabanan. I Gusti Ngurah Rai gugur bersama anak buahnya. Gugurnya I Gusti Ngurah Rai melicinkan jalan bagi usaha Belanda untuk membentuk “Negara Indonesia Timur”.
J. Pertempuran lima hari di Palembang
Pasukan Sekutu mendarat di Palembang padatanggal 12 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Carmichael. Bersama pasukan Sekutu ikut pula aparat NICA. Pemerintah Indonesia di Palembang menentukan bahwa pasukan Sekutu hanya diizinkan mendiami daerah Talang Semut. Akan tetapi, mereka tidak mengindahkan peraturan itu. Insiden dengan pemuda meletus ketika mereka menggeledah rumah- rumah penduduk untuk mencari senjata. Sekutu terus menambah kekuatannya di Palembang. Pada bulan Maret 1946, pasukan Sekutu sudah berjumlah dua batalyon. Sekutu juga melindungi masuknya pasukan Belanda. Jumlah pasukan Belanda semakin bertambah. Ketika meninggalkan kota Palembang, Sekutu menyerahkan kedudukannya kepada Belanda. Pertempuran Belanda dan para pemuda meletus ketika Belanda meminta para pemuda dan peju-ang mengosongkan kota Palembang. Belanda mengajak berunding dan melakukan gencatan senjata. Sementara perundingan berlangsung, pada tanggal 1 Januari 1947 pertempuran meletus kembali. Pertempuran berlangsung selama lima hari lima malam. Seperlima bagian kota Palembang hancur. Pada tanggal 6 Januari 1947 dicapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia di Palembang.
K. Agresi Militer Belanda I
Perselisihan pendapat akibat perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memuncak. Belanda berusaha untuk menyelesaikan “masalah Indonesia” dengan cepat. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan nota kepada pemerintah Republik Indonesia. Nota itu berupa ultimatum yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Isi nota itu antara lain sebagai berikut.
1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama.
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda.
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah-daerah Republik Indonesia yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama).
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.
Perdana Menteri Syahrir menolak gendarmerie bersama. Kemudian, Amir Syarifuddin yang memimpin kabinet berikutnya kembali memberikan jawaban yang pada dasarnya sama. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda kembali mengirim nota. Belanda tetap menuntut gendarmerie bersama dan minta agar Republik Indonesia menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Dalam waktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi jawaban kepada Belanda.
Pada tanggal 17 Juli 1947, Pemerintah Republik Indonesia memberi jawaban yang disampaikan Amir Syarifuddin melalui RRI Yogyakarta. Jawaban itu ditolak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1947, van Mook mengumumkan bahwa pihak Belanda tidak mau berunding lagi dengan Indonesia. Belanda tidak terikat lagi dengan Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang daerah-daerah Republik Indonesia. Serangan militer ini dikenal dengan nama Agresi Militer I. Belanda menyebut agresi ini dengan sebutan Aksi Polisionil. Menurut Belanda, seluruh Indonesia adalah wilayah kekuasaannya yang utuh setelah Belanda menyatakan diri tidak terikat lagi pada Perjanjian Linggarjati.
Sasaran utama Agresi Militer Belanda I adalah Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera menjadi sasaran utama dengan alasan untuk mempersempit wilayah RI dan ingin menduduki kota-kota yang strategis dan penting. Dalam Agresi Militer I ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Di daerah-daerah tersebut Belanda mendirikan negara-negara bagian. Belanda melancarkan agresi militer dengan tujuan sebagai berikut.
1. Mengepung ibu kota RI dan menghapuskan kedaulatan RI (tujuan politik).
2. Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor (tujuan ekonomi).
3. Menghancurkan TNI (tujuan militer).
Agresi Militer I ini mendapat reaksi dari dunia internasional. Inggris dan Amerika Serikat tidak menyetujui tindakan agresi ini. India dan Australia mengajukan usul agar soal Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mendesak Indonesia dan Belanda untuk mengadakan gencatan senjata. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata. Dengan demikian, berakhirlah Agresi Militer Belanda yang pertama. Meskipun secara resmi telah ada gencatan senjata, Belanda masih berusaha memperluas wilayahnya.
Batas terakhir perluasan wilayah yang dikuasai Belanda itulah yang dituntut sebagai garis demarkasi. Garis demarkasi ialah garis khayal yang kemudian dikenal sebagai “Garis van Mook”. Untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dibentuk Komisi Konsuler. Anggota komisi berasal dari beberapa Konsul Jenderal di Indonesia. Komisi ini diketuai oleh Dr. Walter Foote (Konsul Jenderal Amerika Serikat). Anggotanya terdiri dari Konsul Jenderal Cina, Belgia, Perancis, Inggris, dan Australia. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa:
1. sejak tanggal 30 Juli – 4 Agustus 1947, pasukan Belanda masih mengadakan gerakan-gerakan militer;
2. pemerintah Indonesia menolak garis demarkasi (Garis van Mook) yang dituntut Belanda; dan
3. perintah penghentian tembak-menembak dirasakan tidak memuaskan.
L. Agresi Militer Belanda II
Pertikaian yang terjadi di kalangan Republik akibat dari perjanjian Renville, kegoncangan di kalangan TNI, serta penumpasan pemberontakan PKI di Madiun menyita kekuatan Republik Indonesia. Situasi itu memberi kesempatan bagi Belanda untuk menekan Republik Indonesia. Perundingan-perundingan yang dilakukan di bawah pengawasan KTN selalu menemui jalan buntu. Pada tanggal 13 Desember 1948, Mohammad Hatta meminta kembali KTN untuk menyelenggarakan perundingan dengan Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Beel menyatakan bahwa pihak Belanda tidak mengakui dan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville Oleh karena itu Belanda merasa bebas melaksanakan agresi terhadap Republik Indonesia.
Belanda dengan seluruh kekuatan melakukan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menyerbu Yogyakarta. Lapangan terbang Maguwo dapat dikuasai Belanda. Serangan Belanda ke Yogyakarta dilakukan sangat mendadak. Dalam waktu yang relatif singkat, Yogyakarta dapat dikuasai Belanda. Para pimpinan RI ditangkap Belanda. Para pemimpin RI yang ditangkap Belanda antara lain Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim, Mohammad Roem, dan A.G. Pringgodigdo. Mereka diterbangkan ke Prapat, Sumatera. Presiden Soekarno sebelum ditawan memberi kuasa kepada Safruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat (Pemerintah Darurat Republik Indonesia/PDRI) di Bukit Tinggi (Sumatera Barat). Dengan Agresi Militer II dapat dikatakan bahwa Belanda memperoleh kemenangan besar, karena dapat menangkap semua pucuk pimpinan RI. Akan tetapi, dengan aksi penawanan oleh Belanda tersebut ternyata RI tidak lenyap. Belanda harus berhadapan dengan pasukan gerilya yang kerap menyulitkan pihak Belanda. Kontak senjata dan diplomasi terus dilakukan. Serbuan Belanda atau Agresi Militer II mendapat reaksi masyarakat internasional. Pada tanggal 7 Februari 1949, suara simpati kepada Indonesia atas terjadinya serbuan Belanda datang dari Amerika Serikat. Rasa simpati Amerika Serikat terhadap Indonesia diwujudkan dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
1. Amerika Serikat menghentikan semua bantuan kepada Belanda sampai negeri ini menghentikan permusuhannya dengan Indonesia.
2. Mendesak pihak Belanda supaya menarik pasukannya ke belakang garis status quo Renville.
3. Membebaskan pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditawan sejak 18 Desember 1948.
4. Mendesak Belanda untuk membuka kembali perundingan yang jujur dengan Indonesia atas dasar persetujuan Renville.
Rasa simpati dunia internasional tidak hanya datang dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Rusia, Cina, Kolumbia, dan negara-negara anggota PBB lainnya. Karena tekanan politik dan militer itulah akhirnya Belanda mau menerima perintah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresinya.
M. Serangan Umum 1 Maret 1949
Serangan Umum 1 Maret dilancarkan oleh pasukan RI untuk merebut kembali Yogyakarta (Ibu kota Republik Indonesia) yang dikuasai oleh Belanda sejak agresi militer kedua. Beberapa waktu sebelum serangan umum dilancarkan, Letkol Soeharto sebagai komandan Brigade 10 melakukan komunikasi dan koordinasi dengan penggagasnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta). Koordinasi itu penting untuk menyusun strategi serangan umum 1 Maret 1949. Selain itu, beberapa kesatuan diperintahkan untuk menyusup ke dalam kota Yogyakarta, di antaranya adalah kesatuan khusus di bawah pimpinan Kap-ten Widodo. Beliau bertugas untuk memutuskan hubungan antara pos-pos penjagaan Belanda di dalam kota, antara lain dengan memasang ranjau darat. Untuk mempermudah koordinasi penyerangan, wilayah penyerangan dibagi atas 5 sektor, yaitu:
1. Sektor barat, dipimpin oleh Letkol Vence Sumual,
2. Sektor selatan, dipimpin oleh Mayor Sarjono,
3. Sektor utara, dipimpin oleh Mayor Kusno,
4. Sektor kota, dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Marsudi, dan
5. Sektor barat, di bawah pimpinan Letkol Soeharto (sampai perbatasan Malioboro).
Yang dijadikan patokan sebagai tanda mulainya serangan adalah bunyi sirene pukul 06.00 pagi yang biasa dibunyikan di kota Yogyakarta waktu itu. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan, sehingga dalam waktu yang relatif singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur semua posisi pasukan Belanda dan memaksa mereka bertahan dalam markasnya di dalam kota Yogyakarta.
Pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama enam jam, sesuai dengan rencana semula, sekitar pukul 12.00. TNI mulai mundur keluar kota sebelum pasukan bantuan Belanda tiba. Berita serangan ini disiarkan keluar melalui pemancar radio di Wonosari. Waktu Belanda melancarkan serangan balasan, pemancar radio tersebut menjadi sasaran utama. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini juga dilaporkan oleh R. Sumardi ke pemerintah PDRI di Bukittinggi melalui radiogram. Berita ini kemudian disampaikan kepada Maramis (diplomat RI di New York). Serangan umum 1 Maret mempunyai arti penting, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Serangan umum 1 Maret mencapai tujuannya, yaitu sebagai berikut.
Ke dalam:
1. mendukung perjuangan diplomasi;
2. meninggikan semangat rakyat dan TNI yang sedang bergerilya; dan
3. secara tidak langsung telah mempengaruhi sikap para pemimpin negara federal bentukan Belanda (seperti negara Pasundan, negara Sumatra Timur dan negara Indonesia Timur) yang tergabung dalam Bijeenkomst Federal Voor Overleg (BFO).
Ke luar:
1. menunjukkan kepada dunia internasiona bahwa TNI masih ada dan mampu mengadakan serangan; dan
2. mematahkan moral pasukan Belanda.
2.1.3 Perjuangan Diplomasi
Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan di meja perundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan, misalnya dengan mencari dukungan dunia internasional dan berunding langsung dengan Belanda.
A. Mencari dukungan internasional
Perjuangan mencari dukungan internasional lewat PBB dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia dalam sidang-sidang PBB. Negara-negara yang mendukung Indonesia antara lain sebagai berikut.
􀂐 Australia
Australia bersedia menjadi anggota Komisi Tiga Negara. Australia juga mendesak Belanda agar menghentikan operasi militernya di Indonesia. Australia berperan dalam membentuk opini dunia internasional untuk mendukung Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB.
􀂐 India
India merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum internasional. India juga mempelopori Konferensi Inter-Asia untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia. Konferensi Inter-Asia dilaksanakan pada tahun 1949.
􀂐 Negara-negara Liga Arab
Negara Mesir, Lebanon, Suriah, dan Saudi Arabia mengakui kedaulatan Indonesia. Pengakuan ini mempengaruhi pandangan internasional terhadap Indonesia.
􀂐 Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB
Para tokoh politik Indonesia mengadakan pendekatan dengan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Pendekatan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada bulan Agustus 1947 berhasil mempengaruhi Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mendukung Indonesia.
B. Berunding dengan Belanda
Indonesia juga mengadakan perundingan langsung dengan Belanda. Berbagai perundingan yang pernah dilakukan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-
Belanda misalnya: Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Persetujuan Roem-Royen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar.
a. Permulaan perundingan-perundingan dengan Belanda (10 Februari 1946)
Panglima AFNEI (Letnan Jenderal Christison) memprakarsai pertemuan Pemerintah RI dengan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dan RI. Serangkaian perundingan pendahuluan di lakukan. Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai penengah. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Pada awal perundingan, H.J. van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda. Kemudian pada tanggal 12 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan pernyataan balasan.
b. Perundingan di Hooge Veluwe (14–25 April 1946)
Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pendahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik. Perundingan dilakukan di Hooge Veluwe negeri Belanda pada tanggal 14 – 25 April 1946. Perundingan mengalami kegagalan.
c. Perundingan gencatan senjata (20–30 September 1946)
Banyaknya insiden pertempuran antara pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu dan Belanda mendorong diadakannya perundingan gencatan senjata. Perundingan diikuti wakil dari Indonesia, Sekutu, dan Belanda. Perundingan dilaksanakan dari tanggal 20 – 30 September 1946. Perundingan tidak mencapai hasil yang diinginkan.
d. Perundingan RI dan Belanda (7 Oktober 1946)
Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Perundingan berlangsung di rumah Konsul Jenderal Inggris di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Sutan Syahrir. Delegasi Belanda diketuai oleh Prof. Schermerhorn. Dalam perundingan tersebut, masalah gencatan senjata yang gagal perundingan tanggal 30 September 1946 disetujui untuk dibicarakan lagi dalam tingkat panitia yang diketuai Lord Killearn.
Perundingan tingkat panitia menghasilkan persetujuan gencatan senjata sebagai berikut.
1. Gencatan senjata diadakan atas dasar kedudukan militer pada waktu itu dan atas dasar kekuatan militer Sekutu serta Indonesia.
2. Dibentuk sebuah Komisi Bersama Gencatan Senjata untuk masalah-masalah teknis pelaksanaan gencatan senjata.
3. Di bidang politik, delegasi Pemerintah Indonesia dan komisi umum Belanda sepakat untuk menyelenggarakan perundingan politik “secepat mungkin”.
e. Perundingan Linggarjati (10 November 1946)
Sebagai kelanjutan perundingan-perundingan sebelumnya, sejak tanggal 10 November 1946 di Linggarjati di Cirebon, dilangsungkan perundingan antara Pemerintah RI dan komisi umum Belanda. Perundingan di Linggarjati dihadiri oleh beberapa tokoh juru runding, antara lain sebagai berikut:
1. Inggris, sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn.
2. Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir (Ketua), Mohammad Roem (anggota), Mr. Susanto Tirtoprojo, S.H. (anggota), Dr. A.K Gani (anggota).
3. Belanda, diwakili Prof. Schermerhorn (Ketua), De Boer (anggota), dan Van Pool (anggota).
Perundingan di Linggarjati tersebut menghasilkan keputusan yang disebut perjanjian Linggarjati. Berikut ini adalah isi Perjanjian Linggarjati.
1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari RI, Kalimantan dan Timur Besar. Pembentukan RIS akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
3. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua.
Perjanjian Linggarjati ditandatangani oleh Belanda dan Indonesia pada tanggal 25 Maret 1947 dalam suatu upacara kenegaraan di Istana Negara Jakarta. Perjanjian Linggarjati bagi Indonesia ada segi positif dan negatifnya.
􀂐 Segi positifnya ialah adanya pengakuan de facto atas RI yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera.
􀂐 Segi negatifnya ialah bahwa wilayah RI dari Sabang sampai Merauke, yang seluas Hindia Belanda dulu tidak tercapai.
f. Melibatkan Komisi Tiga Negara
Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik. Komisi ini kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara. Anggota KTN terdiri dari Richard Kirby (wakil Australia), Paul van Zeeland (wakil Belgia), dan Frank Graham (wakil Amerika Serikat). Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugas KTN di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda dengan cara damai. Pada tanggal 27 Oktober 1947, KTN tiba di Jakarta untuk memulai pekerjaannya.
g. Perjanjian Renville
(8 Desember 1947 – 17 Januari 1948)
KTN berusaha mendekatkan RI dan Belanda untuk berunding. Atas usul KTN, perundingan dilakukan di tempat yang netral, yaitu di atas kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”. Oleh karena itu, perundingan tersebut dinamakan Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Hasil perundingan Renville disepakati dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Yang hadir pada perundingan di atas kapal Renville ialah sebagai berikut.
1. Frank Graham (ketua), Paul van Zeeland (anggota), dan Richard Kirby (anggota) sebagai mediator dari PBB.
2. Delegasi Indonesia, Republik Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin
3. (ketua), Ali Sastroamidjojo (anggota), Haji Agus Salim (anggota), Dr. J. Leimena (anggota), Dr. Coa Tik Ien (anggota), dan Nasrun (anggota).
4. Delegasi Belanda, Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo
5. (ketua), Mr. H.A.L. van Vredenburgh (anggota), Dr. P. J. Koets (anggota), dan Mr. Dr. Chr. Soumokil (anggota).
Perjanjian Renville menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.
1. Penghentian tembak-menembak.
2. Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
3. Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
4. Membentuk Uni Indonesia-Belanda. Negara Indonesia Serikat yang ada di dalamnya sederajat dengan Kerajaan Belanda.
Persetujuan Renville ditandatangani oleh Amir Syarifuddin (Indonesia) dan Abdulkadir Wijoyoatmojo (Belanda). Perjanjian ini semakin mempersulit posisi Indonesia karena wilayah RI semakin sempit. Kesulitan itu bertambah setelah Belanda melakukan blockade ekonomi terhadap Indonesia. Itulah sebabnya hasil Perjanjian Renville mengundang reaksi keras, baik dari kalangan partai politik maupun TNI.
1. Bagi kalangan partai politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi.
2. Bagi TNI, hasil perundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun.
h. Resolusi DK PBB (28 Januari 1949)
Berkaitan dengan agresi militer Belanda II, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi. Isi dari resolusi itu ialah sebagai berikut.
1. Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.
2. Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.
3. Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.
4. Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar Persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949.
5. Pemilihan Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.
6. Komisi Jasa-jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nation for Indonesia atau UNCI). UNCI bertugas untuk: membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI, mengamati pemilihan, mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.
i. Perjanjian Roem-Royen (17 April – 7 Mei 1949)
Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatra yang semakin meluas, usaha-usaha di bidang diplomasi berjalan terus. UNCI mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk membantu pelaksanaan resolusi DK PBB pada tanggal 28 Januari 1949. UNCI berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. van Royen. Pertemuan dipimpin Merle Cohran dari UNCI yang berasal dari Amerika Serikat.
Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal dengan nama “Roem-Royen Statement”. Dalam perundingan ini, setiap delegasi mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri. Pernyataan delegasi Indonesia antara lain sebagai berikut.
1. Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta.
2. Kesediaan mengadakan penghentian tembakmenembak.
3. Kesediaan mengikuti Konferensi Meja Bundar setelah pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta.
4. Bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum.
5. Sedangkan pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut.
6. Menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik.
7. Menyetujui kembalinya Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta.
8. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
9. Berusaha menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar.
Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Pengembalian Yogyakarta ke tangan Republik Indonesia diikuti dengan penarikan mundur tentara Belanda dari Yogyakarta. Tentara Belanda berhasil menduduki Yogyakarta sejak tanggal 19 Desember 1948 – 6 Juli 1949.
j. Konferensi Inter-Indonesia (19 -22 Juli 1949 dan 31 Juli – 2 Agustus 1949)
Sebelum Konferensi Meja Bundar berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian (BFO) terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan pandangan menghadapi Belanda dalam KMB. Konferensi diadakan setelah para pemimpin RI kembali ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin Mohammad Hatta. Konferensi Inter-Indonesia II diadakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli – 2 Agustus 1949. Konferensi Inter-Indonesia II dipimpin oleh Sultan Hamid (Ketua BFO).
Pembicaraan dalam Konferensi Inter-Indonesia hampir semuanya difokuskan pada masalah pembentukan RIS, antara lain:
1. masalah tata susunan dan hak Pemerintah RIS,
2. kerja sama antara RIS dan Belanda dalam Perserikatan Uni.
3. Hasil positif Konferensi Inter-Indonesia adalah disepakatinya beberapa hal berikut ini.
4. Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).
5. Bendera kebangsaan adalah Merah Putih.
6. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.
7. Hari 17 Agustus adalah Hari Nasional.
8. Dalam bidang militer, Konferensi Inter-Indonesia memutuskan hal-hal berikut.
9. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional.
10. TNI menjadi inti APRIS dan akan menerima orang-orang Indonesia yang ada dalam KNIL dan kesatuan-kesatuan tentara Belanda lain dengan syarat-syarat yang akan ditentukan lebih anjut.
11. Pertahanan negara adalah semata-mata hak Pemerintah RIS, negara-negara bagian tidak mempunyai angkatan perang sendiri.
Kesepakatan tersebut mempunyai arti penting sebab perpecahan yang telah dilakukan oleh Belanda sebelumnya, melalui bentuk-bentuk Negara bagian telah dihapuskan. Kesepakatan ini juga merupakan bekal yang sangat berharga dalam menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan kemudian. Pada tanggal 1 Agustus 1949, pihak Republik ndonesia dan Belanda mencapai persetujuan penghentian tembak-menembak yang akan mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan di Sumatera pada tanggal 15 Agustus. Tercapainya kesepakatan tersebut memungkinkan terselenggaranya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.
k. Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 – 2 November 1949)
Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. Konferensi dibuka
1. Delegasi Republik Indonesia dipimpin Mohammad Hatta,
2. Delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid,
3. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin J. H. van Maarseveen, dan
4. UNCI diketuai oleh Chritchley.
Konferensi Meja Bundar dipimpin oleh PerdanaMenteri Belanda, W. Drees. Konferensi berlangsung dari tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Dalam konferensi dibentuk tiga komisi,yaitu: Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, dan Komisi Militer.
Kesulitan-kesulitan yang muncul dalam perundingan adalah:
􀂐 dari Komisi Ketatanegaraan menyangkut pembahasan mengenai Irian Jaya,
􀂐 dari Komisi Keuangan menyangkut pembicaraan mengenai masalah utang. Belanda menuntut agar Indonesia mengakui utang terhadap Belanda yang dilakukan sampai tahun 1949.
Dalam bidang militer, tanpa ada kesulitan siding menyepakati inti angkatan perang dalam
bentuk Indonesia Serikat adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, KNIL (tentara Belanda di Indonesia) akan dilebur ke dalam TNI.
KMB dapat menghasilkan beberapa persetujuan. Berikut ini adalah beberapa hasil dari KMB di Den Haag:
􀂐 Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat kepada RIS.
􀂐 Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatus menurut konstitusi yang dibuat oleh delegasi RI dan BFO selama Konferensi Meja Bundar berlangsung.
􀂐 Melaksanakan penyerahan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
􀂐 Masalah Irian Jaya akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan.
􀂐 Kerajaan Belanda dan RIS akan membentuk Uni Indonesia-Belanda. Uni ini merupakan badan konstitusi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum.
􀂐 Menarik mundur pasukan Belanda dari Indonesia dan membubarkan KNIL. Anggota KNIL boleh masuk ke dalam APRIS.
􀂐 RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942.
C. Pengakuan Kedaulatan
Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Di negeri Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang takhta Istana Kerajaan Belanda. Ratu Juliana, P.M.Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr.A.M.J.A. Sassen, dan Mohammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Sementara itu, di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.J. Lovink (Wakil Tinggi Mahkota) membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: